HomeBukittinggi

Go-Jek Ditolak di Bukittinggi, Sempat Lumpuh Akibat Demo, Ini Kata DPRD

Kamis, 10 Agustus 2017
Go-Jek Ditolak di Bukittinggi, Sempat Lumpuh Akibat Demo, Ini Kata DPRD
Ketua DPRD berpidato dihadapan sopir angkot dan angdes di depan kantor dprd

BUKITTINGGI - Ratusan pengemudi angkutan kota dan desa yang tergabung dalam Organda Bukittinggi sejak pagi mulai berkumpul mulai pukul 08.00 WIB di depan Gedung DPRD Bukittinggi, Kamis (10/8/2017).

Mereka melakukan orasi penolakan kehadiran Go-Jek yang merupakan transportasi berbasis dalam jaringan (daring) di Kota Bukittinggi dan sekitarnya termasuk Kabupaten Agam Timur.

Pantauan Minangkabaunews di lapangan menyatakan Akibat mogoknya pengemudi angkutan kota (angkot) dan angkutan desa (angdes) membuat lumpuhnya transportasi di kota Bukittinggi dan sekitarnya serta Kabupaten Agam Timur, masyarakat pengguna jasa angkutan terpaksa berjalan kaki menuju tempat tujuannya.

Orasi para pengemudi angkot dan angdes berjalan tertib dan damai, memarkir kendaraannya ditepi jalan sehingga tidak membuat macetnya arus lalu lintas di seputar jalan Sudirman menuju Jam Gadang. Pihak Polres Bukittinggi dibantu dinas perhubungan dan Satpol-PP dengan sigap mengatisipasi gejolak yang tidak diinginkan.

Akhirnya perwakila. pengemudi angkot dan angdes di DPRD Kota Bukittinggi yang melakukan orasi penolakan Go-Jek, diterima Ketua, Wakil Ketua serta anggota DPRD Kota Bukittinggi mengadakan dialog yang betujuan mendengarkan unek-unek pengemudi angkot dan angdes, maka diadakan pertemuan di dalam ruang sidang.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusral mengatakan aspirasi pengemudi angkot dan angdes akan segera dibahas dalam rapat bersama dengan pihak Go-Jek dan Pemerintah Kota, pada prinsipnya legeslatif akan melihat perlengkapan administrasi, ijin dan perundangan-undangan pihak Go-Jek di Bukittinggi, sampai seberapa keberadaannya.

Beny Yusral pun mengatakan hingga saat ini pemerintah setempat belum memberi izin beroperasi transportasi daring di dalam daerah itu.

"Informasi yang kami terima, izin memang sudah disampaikan namun belum diproses. Pertemuan antara pemerintah daerah dan pemilik transportasi daring juga baru dijadwalkan," ujarnya.

Ia menyebutkan DPRD akan menerima dan menyampaikan aspirasi yang disampaikan para pengemudi angkot kepada pemerintah daerah agar selalu berpegang pada aturan. "Peraturan tentang ojek daring memang belum duduk. Namun kami tetap ingin warga dapat beraktivitas dengan nyaman. Kami harap usai menyampaikan aspirasi, para supir kembali beraktivitas karena banyak warga yang membutuhkan layanan angkutan umum," lanjutnya.

Sementara itu Ketua Organda Kota Bukittinggi, Syafrizal mengatakan kepada awak media tetap menolak kehadiran Go-Jek di kota Bukittinggi sekitarnya, dijelaskannya "Dalam aturan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tidak ada angkutan umum roda dua. Bila keberadaannya tetap dibiarkan transportasi berbasis aplikasi, Gojek, yang telah hadir di daerah itu sebanyak 200 unit lebih pada Agustus 2017, maka akan mematikan 500 lebih angkutan umum yang ada di Bukittinggi.

Selanjutnya Ia menjelaskan sampai saat ini surat ijin Go-Jek tidak ada, maka kepada lembaga Lesgalatif DPRD Kota Bukittinggi minta menghentikan pengoperasian Go-Jek di Kota Bukittinggi. Dihitung penghasilan satu ojek sebesar Rp100.000 jadi jika 200 ojek menghasilkan Rp20 juta berpindah dari angkutan umum, ini yang dikeluhkan pengusaha angkutan umum, bisa akhirnya angkutan umum gulung tikar. Menurut pengamatan sejak awal Agustus sudah menurun sebesar 15 persen pendapatan angkutan kota di Bukittinggi, ucap Syafrizal. (Iwin SB)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi


[ Ikuti Terus Minangkabaunews Melalui Sosial Media ]




gtv the next boy girl band season 2 padang
REKOMENDASI
plus
TERPOPULER
plus
VIDEO
plus
FOLLOW US
Desktop Version
Berita Foto - Redaksi - Disclaimer - Info Iklan - Logo - Kontak - Pedoman Media Siber