× Home Terkini Hot Topic Terpopuler Kategori Tag Berita Foto Video

Eksepsi Ditolak Hakim, Tersangka Pidana Pemilu Hj. Rika Berharap Kebenaran Akan Terungkap

Jumat, 14 Juni 2019
Eksepsi Ditolak Hakim, Tersangka Pidana Pemilu Hj. Rika Berharap Kebenaran Akan Terungkap
Hj. Rika dan suaminya H. Adrianto, ketua Gerindra Kota Solok, Ismail Koto dan PH saat santap siang seusai menyampaikan eksepsi di PN Solok

SOLOK -- Eksepsi yang disampaikan tersangka pidana pemilu Caleg Gerindra Kota Solok Hj. Rika Hanom dan tersangka lainnya Joni Edison, ditolak majelis hakim dalam putusan sela di Pengadilan Negeri Solok, Selasa, (11/6/2019).

Persidangan dalam putusan sela tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua, Aldarada Putra SH, hakim anggota, Zulfanur Fitri SH, dan Afdil Azizi, SH, MKn, dalam putusannya menetapkan perkara dugaan money politic pada saat Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden, Rabu (17/6/2019) lalu tetap dilanjutkan sesuai dengan agenda persidangan.

"Majelis hakim menyatakan nota keberatan atau eksepsi penesehat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil. Memerintahkan jaksa penuntut umum melanjutkan pemeriksaan hingga pemeriksaaan saksi," kata Aldarada Putra, SH, saat membacakan putusan sela dalam sidang kasus Money Politik di Pengadilan Negeri Solok.

Caleg Gerindra Hj. Rika Hanom didakwa telah melakukan money politik dalam konstelasi pemilu legislatif beberapa waktu lalu. Ditetapkan Hj. Rika Hanom sebagai terdakwa money politik setelah dilakukannya OTT pada malam sebelum hari H Pemilu Legislatif di Kota Solok.

Melalui suaminya, H. Adrianto, Hj. Rika mengatakan kasus money politik yang dituduhkan padanya merupakan bentuk dari kriminalisasi terhadap dirinya yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu legislatif beberapa waktu lalu. Kemenangan yang diperoleh merupakan hasil suara sah bukan dari politik uang, dan upaya dalam kriminalisasi dirinya merupakan bentuk kezaliman yang nyata. "Semoga Allah Subhannalahai wa taalla membongkar pelaku-pelaku penzaliman tersebut" Kata suaminya H. Adrianto, ketua Gerindra Kota Solok, Ismail Koto dan PH saat santap siang seusai menyampaikan eksepsi di PN Solok.

JPU yang terdiri dari Mega Putri SH, Aridona Bustari SH dan Anti Barliana SH diduga melanggar pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan ancaman hukuman penjara selama 6 Tahun dan Denda Rp1 Miliar. (Zfk)


Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Rijoe)




[ Ikuti Terus Minangkabaunews Melalui Sosial Media ]



REKOMENDASI
Selengkapnya
TERPOPULER
Selengkapnya
VIDEO
Selengkapnya
FOLLOW US
Redaksi Disclaimer Karir Info Iklan Logo Kontak Pedoman Media Siber