× Home Terkini Hot Topic Terpopuler Kategori Tag Berita Foto Video

Warga Miskin di Padang Bisa Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis, Catat Syaratnya

Kamis, 08 Agustus 2019
Warga Miskin di Padang Bisa Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis, Catat Syaratnya
Suasana pemaparan dari bagian hukum di media center, kamis, (8/7)

PADANG -- Kasus hukum yang banyak menjerat para warga miskin di Padang, turut menjadi perhatian Bagian Hukum Pemko Padang.

Bagian Hukum Pemko Padang memberikan layanan bantuan hukum gratis ke warga kurang mampu di Kota Padang, agar bisa mendapatkan perlindungan hukum yang setara.

Kabag Hukum Setda Kota Padang, Yopi Krislova, SH, MM mengatakan, salah satu fokus utamanya kali ini adalah memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat. "Salah satu konsentrasi kami kedepan adalah memberikan bantuan hukum pro bono atau gratis kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang mengalami masalah hukum," ujarnya di Media Center Pemko Padang, Kamis, (8/8/2019).

Katanya, Hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum gratis (pro-bono) yang dipayungi dengan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. UU itu mengatur tentang masyarakat penerima bantuan hukum, pemberi dan pendanaan serta mekanisme bantuan hukum. Peraturan pelaksananya tertuang diantaranya di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, dan lain-lain.

Adapun syaratnya ajukan surat keterangan miskin kemudian melayangkan permohonan dengan mendatangi langsung atau daftar melalui website padang.go.id/bagianhukum.

Menurutnya, alokasi anggaran yang digelontorkan sebanyak Rp224 juta. Untuk tahun 2016 satu kasus, 2017 dengan 17 kasus, 2018 dengah 8 kasus dan 2019 dengan 7 kasus.

"Ada dua bentuk yakni bantuan hukum perdata Rp10 juta dan pidana Rp7 juta. Bantuan itu bukan langsung diberikan ke masyarakat miskin, melainkan diberikan kepada lembaga bantuan hukum yang terdaftar di Kemenkum HAM RI," katanya.

Yopi mengaku, saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk membahas bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan lembaga bantuan hukum (LBH) dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang ada di Padang.

"Dengan adanya sinergi antara OBH, LBH, Kabag Hukum Setda Kota Padang, bisa memberikan percepatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kurang mampu secara gratis," kata dia.

Tambahnya, Tidak hanya untuk masyarakat miskin saja bagi ASN Terkendala maslah hukum ketika menjalankan tugas juga dapat bantuan hukum kecuali kasus pidana korupsi. (RI)


Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Rijoe)




[ Ikuti Terus Minangkabaunews Melalui Sosial Media ]



REKOMENDASI
Selengkapnya
TERPOPULER
Selengkapnya
VIDEO
Selengkapnya
FOLLOW US
Redaksi Disclaimer Karir Info Iklan Logo Kontak Pedoman Media Siber