× Home Terkini Hot Topic Terpopuler Kategori Tag Berita Foto Video

Bupati Hendrajoni Tidak Bisa Sepihak Hentikan Pembangunan RSUD M. Zein, Ini Kata Ketua Komisi IV

Jumat, 09 Agustus 2019
Bupati Hendrajoni Tidak Bisa Sepihak Hentikan Pembangunan RSUD M. Zein, Ini Kata Ketua Komisi  IV
Ketua Komisi IV DPRD Pessel Marwan Anas

PESISIR SELATAN -- Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Marwan Anas angkat bicara terkait penghentian proyek pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan di puncak Kabun Taranak, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Pasalnya, penghentian proyek pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan senilai Rp99 miliar itu harus melalui Peraturan Daerah (Perda), pemerintah (Bupati Pessel Hendrajoni, red) tidak bisa menghentikan kegiatan secara sepihak. Sebab, rencana pembangunan telah tertuang dalam Perda yang disepakati antara Bupati Nasrul Abit dan DPRD.

"Jadi, kalau memang menghentikannya harus dicabut dulu Perdanya," ucap Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pada wartawan di Painan, Jumat, (9/8/2019).

Sebagaimana diketahui, Pembangunan gedung RSUD M. Zein Painan di puncak Kabun Taranak dibangun berdasarkan Perda, pemerintah daerah mengakses pembiayaan ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) senilai Rp99 miliar. Pinjaman tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah pada PIP.

Dari besaran itu sebanyak Rp96 miliar digunakan untuk pembangunan fisik gedung. Sedangkan yang Rp 3 miliar lagi guna pembelian perlengkapan Alat Kesehatan (Alkes).

Hingga kini, menurutnya, pemerintah daerah baru mencairkan pinjaman bertenor lima tahun dengan bunga 5 persen sebesar Rp33 miliar.

Marwan menyebutkan, Bupati Hendrajoni sebelumnya pernah mengirim surat pada pimpinan DPRD terkait rencana penghentian sementara pembangunan itu.

"Ya, itu memang pernah. Tapi kelanjutannya seperti apa, saya kurang tau. Dulu saya belum di komisi IV," ucapnya.

Oleh karena itu, Bupati mendesak segera memastikan pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan hasil audit investigasi.

"Jika tidak, bakal menimbulkan kerugian makin besar. Betapa tidak, meski proyek tidak lanjut, namun pemerintah tetap membayar cicilan dan bunga hutang sebesar Rp9,2 miliar tiap tahunnya," tuturnya

"Salah atau benarnya proyek itu, yang pasti BPKP kini turut bertanggungjawab. Karena sudah terlalu lama terbengkalai," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Hedrajoni menilai proyek yang telah mencapai 70 persen itu tidak memiliki dokumen analisi mengenai dampak lingkungan (Amdal). Kemudian konstruksi bangunan tidak sesuai ketentuan.

Di awal pemeriksaan ditemukan kejanggalan pada konstruksi jaring laba-laba yang sudah miring. Selain itu, rumah sakit di puncak bukit tidak wajar.

"Idealnya sebelum dibangun, mesti ada semacam pertimbangan dulu. Tapi, mau bagaimana lagi, semuanya sudah dilaksanakan," tuturnya.

Ia juga menegaskan tidak akan ada lanjutan pembangunan sebelum adanya hasil audit dari BPKP. Menurutnya, tim audit terkesan lamban.

Buktinya, sudah dua tahun lebih hasil audit masih belum keluar. Padahal, BPKP dulunya berjanji hasil akan keluar 45 hari setelah proses dimulai. Namun sudah dua tahun berjalan, masih belum ada hasilnya.

"Saya sudah telpon pejabatnya. Pokoknya nggak ada kelanjutan sebelum hasil audit keluar. Sebab, bupati sebelumnya Nasrul Abit (Wakil Gubernur Sumbar-red) sudah melakukan kebijakan yang salah," ujarnya. (Rio)

Baca : Proyek Pembangunan RSUD M. Zein Painan Senilai Rp99 Miliar Mangkrak, Hendrajoni Tuding...

Baca : Ingin Soal RSUD M. Zein Terang Benderang, Nasrul Abit Tantang Sejumlah Pihak..


Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Rijoe)




[ Ikuti Terus Minangkabaunews Melalui Sosial Media ]



REKOMENDASI
Selengkapnya
TERPOPULER
Selengkapnya
VIDEO
Selengkapnya
FOLLOW US
Redaksi Disclaimer Karir Info Iklan Logo Kontak Pedoman Media Siber