× Home Terkini Hot Topic Terpopuler Kategori Tag Berita Foto Video

Kasus Pengrusakan Magrove di Mandeh, Kejari Pessel: Masih Menunggu Jadwal Sidang dari PN Padang

Selasa, 10 September 2019
Kasus Pengrusakan Magrove di Mandeh, Kejari Pessel: Masih Menunggu Jadwal Sidang dari PN Padang
Penyidik KLHK didampingi Kejari Pessel saat memeriksa Barang Bukti (BB) satu unit Excavator Komatsu Pc 130 F.

PESISIR SELATAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kasi Intel M. H Miftah mengatakan, terkait sidang lanjutan kasus pengrusakan hutan Mangrove di kawasan Objek Wisata Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, yang menyeret Wakil Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang.

"Ya, berkasnya sudah P21 oleh Kejaksaan Agung RI (Kejagung). Namun, karena dasar pertimbangan dari pihak kepolisian terkait kondisi keamanan di Painan, maka diajukan permohonan sidang ke Padang. Hingga kini masih menunggu jadwal dari Pengadilan Negeri Padang," katanya pada wartawan di Painan, Selasa (10/9/2019).

Miftha menyebut terkait tindakan hukum nantinya, Jaksa dari Kejagung sudah menyerahkan berkas tahap 2 serta melakukan koordinasi dengan Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta.

Menurutnya dasar hukum untuk permohonan aturan mekanisme penetapan pengadilan sebagai tempat bersidang, berdasarkan Pasal 85 KUHAP.

"Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan Mahkamah Agung (MA) mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar ditetapkan penyidik KLHK sebagai tersangka kasus pengrusakan hutan Mangrove di kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan.

Bahkan, Wabup telah mengajukan permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Painan. Namun, semua permohonannya dinyatakan ditolak oleh hakim. Tak sampai di situ, tim kuasa hukum Wabup Pessel itu juga telah melakukan upaya yang sama di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, akan tetapi hakim juga menolak semua permohonan yang diajukan sehingga kasus tersebut tetap berlanjut ke ranah hukum.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Hendrajoni mempertanyakan perihal surat izin yang diterbitkan oleh Pemprov Sumbar, terkait kepemilikan lahan Rusma Yul Anwar di kawasan lindung dengan Nomor:522.2/152/KPHL.BB-2017.

"Saya heran. Itu dapat izin dari mana dia (Wabup-red). Nggak ada itu izinnya, itu kawasan hutan lindung, bukan peruntukkan lain. Masa hutan lindung bisa digarap. Saya pertanyakan surat itu, kenapa dikeluarkan izinnya oleh Pemprov Sumbar. Sudah jelas diatasnya hutan lindung dibawahnya mangrove, masa tetap saja dibangun. Saya saja sebagai bupati tidak berani membangun disana, karena di situ hutan lindung dan nantinya akan berurusan dengan hukum," ucapnya pada wartawan di Painan, Rabu (13/2/2019). (Rio)

Editor/Sumber: Siel Saputra




[ Ikuti Terus Minangkabaunews Melalui Sosial Media ]



REKOMENDASI
Selengkapnya
TERPOPULER
Selengkapnya
VIDEO
Selengkapnya
FOLLOW US
Redaksi Disclaimer Karir Info Iklan Logo Kontak Pedoman Media Siber