× Home Terkini Hot Topic Terpopuler Kategori Tag Berita Foto Video

Kepala Desa Katurei Mentawai Pecat Enam Kepala Dusun, Bupati Terkejut

Kamis, 13 Februari 2020
Kepala Desa Katurei Mentawai Pecat Enam Kepala Dusun, Bupati Terkejut
Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet saat di konfirmasi di ruang kerjanya.

MENTAWAI - Tanpa pikir panjang, Kepala Desa Katurei diduga lakukan pemberhentian kepada enam Kepala Dusun dan satu anggota BPD, pemecatan dilakukan secara semena-mena tanpa mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku.

Adapun enam Kepala Dusun yang sudah dipecat tersebut, yakni Kepala Dusun Makakaddut, Dusun Atateitei, Dusun Tiop, Dusun Magilik, Dusun Toloulaggo, Dusun Malilimok serta ditambah satu orang BPD setempat.

Pemberhentian sepihak tersebut belum diketahui secara jelas apa motif dibalik terjadinya pemberhentian perangkat desa tersebut. Apakah Kades belum memahami mekanisme dan tata cara pergantian perangkat desa atau ada motif politik.

Namun secara mekanisme dalam melakukan pengangkatan perangkat desa harus melalui tim seleksi dan rekomendasi dari camat termasuk pemberhentiannya pun tidak asal copot saja. Kades harus membaca aturan. Jika tidak sesuai prosedur, maka Kades akan menerima sanksi mulai dari peringatan , bisa juga pemberhentian sementara bahkan permanen.

Saat di konfirmasi terkait hal itu Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet merasa terkejut mendengar pemberhentian yang dilalukan Kepala Desa tersebut.

"Saya belum tahu apa yang terjadi, namun kalau terjadi pemberhentian terhadap perangkat desa, seharusnya di kordinasikan ke Badan Permusayawaran Desa (BPD), kalau kewenangan Bupati mengeluarkan Sk nya, namun harus ada rekomendasi Camat," ujar Bupati, Kamis (13/02/2020).

"Secara pribadi saya belum tahu apakah sudah diketahui camat atau belum, namun yang pastinya harus diketahui oleh BPD setempat, pemberhentian bukan semata-mata kewenangan mutlak di lakukan kepala Desa," tegas Yudas.

Merujuk pada aturan, apabila itu terjadi pemberhentian kepala Dusun tanpa rekomendasi Camat, maka Kepala Desa telah menyalahgunakan wewenang melanggar ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 atau yang diubah menjadi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. (Tirman/Ers)

Loading...
Editor/Sumber: Siel Saputra

REKOMENDASI
Selengkapnya
TERPOPULER
Selengkapnya
VIDEO
Selengkapnya
FOLLOW US
Redaksi Disclaimer Karir Info Iklan Logo Kontak Pedoman Media Siber