× Home Terkini Hot Topic Terpopuler Kategori Tag Berita Foto Video

Polemik RUU MK, Paksaan atau Kebutuhan?

Sabtu, 23 Mei 2020
Polemik RUU MK, Paksaan atau Kebutuhan?
Gedung Makhamah Konstitusi (Foto: Dok. Istimewa)

Eka putra, SE for Tanah Datar 1

Oleh: Gandi Putra

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut representasi suara rakyat dalam mengambil kebijakan dan putusan di senayan, rupanya eksistensi itu tidak diakomodir secara baik untuk kepentingan rakyat, melainka hanya bermuara pada kepentingan sepihak.

Hal ini ditandai heterogenitas produk legislasi berupa aturan yang dikeluarkan oleh DPR hampir mukul rata aturan itu bertentangan dengan nurani publik, sebut saja Undang-undang KPK yang menjadi bahan perdebatan dikhalyak umum bahkan penolakan secara besar-besaran dilakukan, ada yang mengkritik melalui tulisan, ada juga melalui perdebatan dengan para wakil rakyat bahkan juga menimbulkan kegeraman dari seluruh mahasiswa di Indonesia dengan melakukan aksi dijalanan dan digedung DPRD, DPR, ya kalaupun ending dari drama itu mengecewakan publik dengan pengesahan UU KPK tersebut.

Kali ini polemik itu masih tetap muncul dari produk legislasi yang akan dikeluarkan atau masih berbentuk rancangan oleh DPR. Kritikan dari berbagai elemen muncul akibat upaya DPR bersikukuh mempertahankan komitmen membahas RUU Cipta kerja, RKUHP dan RUU pemasyarakatan di tengah pandemi yang begitu santer digemakan.




Baru-baru ini ide itu pun datang dari inisiatif salah seorang anggota DPR untuk mencanangkan membahas lebih lanjut terkait dengan undang-undang MK yang sama sekali tidak menjadi kebutuhan dan tidak begitu prinsip. Keinginan DPR untuk melakukan perobahan terhadap suatu undang-undang, tidaklah bisa dinafikan dan ditolak karena memang secara ekplisit itu sudah menjadi bagian dari tupoksinya, dasar argumenya adalah UUD 1945 Pasal 20 A ayat (1).

Kendati demikian, apakah logis kiranya membentuk sebua RUU di tengah negara sedang getir berkecimpung melawan covid-19, padahal yang paling urgen untuk dimafhumkan bersama saat ini adalah berkaitan dengan penangan, pencegahan penularan virus corona di Indoensia. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Problematik aturan yang keluarkan oleh DPR ini mengandung ambiguitas dalam melihat prospek pengambilan suatu keputusan. Tidak dapat dielakkan pandangan publik yang akan dan selalu menaruh kecurigaan demi kecurigaan pada pewakil yang menjadi wakilnya di Pusat.

Logika apa sebetulnya yang dipakai oleh DPR dalam memutuskan melakukan pembahasan RUU yang sama sekali tidak mendesak dan membutuhkan bagi sistem yang ada di MK, apa lagi substansi yang hendak di ajukan itu kontraproduktif dan kontroversial. Kalau dapat memberikan usul pada DPR yang memilki tupoksi dalam UUD 1945, harusnya DPR dalam hal ini mempergunakan fungsi anggaran dengan berkaloborasi bersama pemerintah untuk mengucurkan dana ke daerah-daerah sebagai bentuk keprihatinan pemerintah, tentu ini merupakan salah satu kategori perbuatan mulia dan rakyat juga akan sangat berempati pada wakilnya karena sudah memperjuangkan hak-haknya di senayan.




Pada alur berpikir yang bersamaan dengan kehendak DPR dalam merivisi UU MK, tidakkah didalamnya ada kepentingan yang hendak ditutupi atau konspirasi jahat untuk melumpuhkan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak ada lagi batu penghalang bagi para cukol untuk bertengger diatas penderitaan rakyat??? Semuanya adalah bagian dari kecurigaan dan sangkaan, betul atau tidak biar waktu yang akan menjawab.

Jika ditelisik lebih dalam menyangkut perobahan undang-undang Mk beberapa hal yang diubah juga tidak mengena kepentingan MK sebagai sebuah lembaga yang bergerak di bidang kehakiman.

Konon poin-poin pasal yang ingin diubah oleh DPR dinilai berbagai pihak tidak ada unsur kepentingan mendesak untuk dilakukan perobahan alias tidak tepat sasaran dan juga sarat akan terjadinya konflik kepentingan dan menguntungkan pihak tertentu. Hal ini senada yang disuarakan koalisi save MK yang anggotanya terdiri dari ICW, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif), Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH UNAND, Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat UGM) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai RUU MK ini dapat dikatakan sangat kental akan nuansa konflik kepentingan, baik itu DPR ataupun Presiden itu sendiri sebab saat ini MK sedang menyidangkan dua undang-undang yang diajukan DPR dan Presiden, yakni uji formil UU KPK dan uji materi Perppu nomor 1 tahun 2020 yang dihujani banyak kritik (Kompas.com).




Salah satu ketentuan yang diubah adalah tentang syarat umur untuk menajdi seorang hakim konstitusi. Dalam pasal UU sebelumnya, usia minimal hakim konstitusi adalah 47 tahun. Sementara pada RUU terbaru batas usia minimal untuk seorang hakim yang ingin menjadi bagian dari jubah konstitusi mesti berusia minimal 60 tahun. Jika ini komparasikan dengan batasan umur dalam pengagkatan hakim didalam tubuh Mahkamah agung maka akan terlihat perbedaan yang mencolok dan mengindikasikan perlakuan tidak adil diantara kedua lembaga tersebut.

Selain menaikan usia minimal, naskah ruu mk juga menghapus Pasal 22 Undang-undang no 8 tahun 2011 dan memperpanjang usia pensiun hakim konstitusi dari 60 tahun menjadi 70 tahun, ini dijelaskan di pasal 87 huruf c revisi undang-undang MK. Implikasi hukum perpanjangan batas pensiun bagi Hakim MK dan minimal umur pengakatan seorang hakim, tentu akan menimbulkan ketimpangan dan ketidaksamarataan antara MA dan MK padahal keduanya berada dalam satu rumpun kekuasaan kehakiman, namun mendapatkan perlakuan yang berbeda (diskriminatif). Jika mengacu pada Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang MA yang menjadi batas usia dalam pemilihan hakim MA adalah empat puluh lima tahun. Ketentuan dalam RUU MK ini semakin memperlebar perbedaan batasan minimal usia bagi hakim di MA dan MK.

Terlepas dari silang sengkarut restrik minimal usia MK, Peneliti dari ICW Kurnia Ramdhana mengungkapkan bahwa bila dicermati lebih saksama sustansi ruu mk justru yang diuntungkan adalah MK sendiri, sehingga publik khawatir ini akan dijadikan tukar guling antara DPR, Presiden dan MK, imbuhnya (detikNews).

Lagi-lagi hal ini masih menyangkut persoalan kepentingan yang dipaksakan pemerintah dan DPR untuk mempengaruih eksistensi Mahkamah Konstitusi dengan penawaran yang begitu halus dan tentunya menguntungkan bagi pihak MK itu sendiri. Mungkin rasionalisasi DPR bersikukuh untuk menjadikan RUU MK ini SAH menjadi undang-undang karena MK diasumsikan sebagai batu penghalang dalam merealisakikan niatan jahat nya untuk mempertekan jurang kemiskinan negara dengan cara korupsi.




Perlahan namun pasti itu lah kata yang tepat untuk lembaga setingkat DPR saat ini, Misalnya KPK yang dianggap Lembaga yang memilki andil besar dalam mengusut tuntas penyakit yang menjadi patologi sosial bagi masyarakat telah kehilangan gigi taring untuk mencokol para koruptor di Indonesia dengan pensahan UU KPK beberapa bulan lalu.

Tidak cukup sampai di situ inisiatif buruk itu kembali mengemuka dipermukaan bagaimana membuat lembaga penjaga konstitusi (the guardian constitutions) itu tidak berkutik dan mau bernegosiasi dengan pemilik kepentingan. Publik jelas bisa menilai DPR sudah kebablasan bertengger diatas penderitaan rakyat yang diwakilinya, meminjam istilah prof saldi isra lebih tepatnya DPR saat ini dalam mengambil berbagai kebijakan dan mengeluarkan produk Undang-undang dinilai sudah "bersilantas angan" pada rakyat.

Sebetulnya sebuah produk legislasi memerlukan masukan dan kritikan dari publik dalam pembahasan sebuah RUU, kalaupun ada wakil-wakil rakyat di senayan yang akan menyuarakan aspirasinya, juga dibutuhkan keterlibatan publik dalam mengawasi proses pembentukan, pembahasan sebuah Rancangan-rancangan Undang-undang bertujuan mengantisipasi kecurigaan rakyat pada perwakilannya jangan-jangan ada unsur niatan jahat di dalamnya.

Bila hal ini dibentangkan pada ruu mk Kurnia mempertanyakan pelibatan parstisipasi publik didalmnya, justru menurutnya ketentuan itu justru berseberangan dan melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mana menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Dan juga menurut Koalisi Save Mahkamah Konstitusi menilai pembahasan revisi UU MK tidak masuk ke dalam proglegnas prioritas tahun 2020, sehingga tidak bisa dibahas tahun ini. Ketentuan ini mengindikasikan RUU MK cacat secara prosedural (formil) dan substansi yang tidak begitu penting bagi eksistensi MK dimasa mendatang.




Sekiranya mimpi buruk RUU MK sah menjadi Undang-Undang setelah melewati proses sebagaimana diatur oleh UUD 1945 Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4), (5) maka besar kemungkinan UU itu akan digugat ke MK melalui Judicial Review yang dimilki MK.

Di sinilah secara realistis uji keimanan hakim konstitusi dipertanyakan resistensi dalam mengambil sebuah keputusan tanpa mampu diintervensi dari berbagai pihak yang memilki kepentingan. Kredibilitas dan integritas hakim MK dalam poros independensi ditentukan dengan decisionnya akhir yang berkekuatan hukum tetap.

Apakah nanti hakim MK dalam putusan akhirnya mengecewakan publik atau memperteguh kepercayaan public (public trust) kareana tidak mampu diterpa badai penawaran yang membuat mereka Untung. Seorang Hakim MK tidak hanya punya hubungan dengan manusia secara horizontal, akan tetapi memiliki tanggung jawab besar pada Tuhan secara vertikal.

Terakhir, siapapun orangnya tidak menginginkan mimpi buruk itu menjadi kenyataan pahit lagi memilukan draf RUU itu berpeluang meretakkan peraban konstitusi, tinta hitam akan menjadi goresan bernoda dalam perjalanan sejarah Konstitusi. Mereka berusaha beramai-ramai melucuti prestise mahkota dengan menempatkan pada komoditas murah sampai pada derajat terendah.

Harapannya, itu tidak betul terjadi dan ini hanya imajinasi buruk saja pada Muruah lembaga semisal MK. Sebaiknya DPR dan Pemerintah mengurung dan mengkarengkeng rencana-rencana perubahan terhadap Undang-Undang Mk dan juga pada Undang-Undang lainnya.

Mari kita secara bersama bergandengan tangan, gotong royong, merapatkan gagasan pada satu titik untuk mencari solusi agar wabah corona lekas berlalu dan rakyat tidak merasa kehilangan perhatian dari para wakilnya. Kalaupun nantinya DPR dan pemerintah ingin kembali menghidangkan RUU ini dan lainnya ke tengah-tengah publik maka akan lebih baik kiranya karena tidak ada nya unsur ketergesa-gesaan dan biarkan nanti publik akan menilai apakah inisiatif DPR dalam mengamandemen sebuah Undang-Undang sesuai atau tidak dengan selera rakyat. (*)

/* Penulis adalah Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN IB Padang, Email: gandiputra01011998@gmail.com

Loading...
Editor/Sumber: Romeo

facebook twitter whatsapp linkedin pinteret email
REKOMENDASI
Selengkapnya
FOLLOW US
Redaksi Disclaimer Karir Info Iklan Logo Kontak Pedoman Media Siber