× Home Terkini Hot Topic Terpopuler Kategori Tag Berita Foto Video

Tolak Ambang Batas Hingga ke Kabupaten/Kota, Ini Kata Guspardi Gaus

Kamis, 28 Mei 2020
Tolak Ambang Batas Hingga ke Kabupaten/Kota, Ini Kata Guspardi Gaus
Anggota DPR RI Komisi 2 Guspardi Gaus (foto: dok. ist)

Eka putra, SE for Tanah Datar 1

JAKARTA -- Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PAN Guspardi Gaus menolak konsep yang ada didalam RUU pemilu untuk memberlakukan ambang batas atau parliamentary threshold secara berjenjang dari DPR RI , DPRD Provinsi, sampai ke DPRD kabupaten /Kota.

Ambang batas parlemen atau ketentuan persentase jumlah suara yang harus diraih partai politik untuk meloloskan wakilnya ke parlemen selama ini hanya berlaku di tingkat DPR atau pusat saja. "Dengan adanya usulan RUU pemilu 2020 tentang ambang batas parlemen bukan hanya berlaku untuk DPR, melainkan juga DPRD provinsi, DPRD kabupaten maupun DPRD kota sebagaimana diatur dalam RUU pemilu 2020," ungkap Guspardi.




Aturan ambang batas atau parliamentary threshold untuk pemilihan anggota legislatif sampai ke tingkat Kabupaten/Kota tentunya sangat bertentangan dengan azas otonomi daerah. Hal ini juga memberangus hak politik rakyat di daerah dan juga tidak mempertimbangkan kearifan lokal.

"Akan banyak suara yang hangus dan terbuang percuma karena aspirasi rakyat untuk memilih wakilnya jadi ambyar," ungkap legislator fraksi PAN ini.

Guspardi menegaskan, kita harus menghormati Indonesia sebagai negara yang besar, dan plural, terdiri dari suku bangsa, agama, etnis,dan budaya yang beragam. Disamping itu juga mempunyai Komunitas, lembaga dan organisasi yang banyak. Tentu harus diberi kesempatan yang luas untuk dapat menyalurkan aspirasi di daerahnya melaui partai politik pilihan masing-masing.

Anggota DPR RI dapil Sumatera Barat 2 ini menilai ambang batas untuk pileg (Pemilu Legislatif ) tidak seharusnya di berlakukan sampai ke Kabupaten/Kota, cukup hanya untuk DPR RI saja. "Negara wajib mewadahi aspirasi rakyat seluas-luasnya. Sehingga sekecil apapun dukungan harus tetap difasilitasi. Jika di paksakan jelas akan "mendeligitimasi" kedaulatan rakyat, juga menafikan kebersamaan dan keberagaman yang menjadi landasan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menghormati suku, agama, kelompok, maupun golongan," terang Guspardi. (Rel)

Loading...
Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Kang Rie)

facebook twitter whatsapp linkedin pinteret email
REKOMENDASI
Selengkapnya
FOLLOW US
Redaksi Disclaimer Karir Info Iklan Logo Kontak Pedoman Media Siber