× Home Terkini Hot Topic Terpopuler Kategori Tag Berita Foto Video

Ini Alasannya Peresmian Pasar Ateh Terlambat Versi Wako Ramlan

Rabu, 15 Juli 2020
Ini Alasannya Peresmian Pasar Ateh Terlambat Versi Wako Ramlan
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias (foto:dok. ist)

BUKITTINGGI -- Terlambatnya peresmian Pasa Ateh Bukittinggi, disebabkan adanya pengaduan sejumlah pedagang ke Menteri PUPR bahkan sampai ke Presiden Republik Indonesia.

Demikian diakui oleh Ramlan Nurmatias disela-sela peresmian dua Kantor Lurah dan satu Puskesmas di Pakan Labuah kepada wartawan di Pakan Labuah, Senin, (13/7/2020).

Menurut Ramlan, peresmian Pasa Ateh ini sudah dapat dilakukan pada bulan Januari 2020, namun dengan adanya pengaduan dari sebahagian kecil pedagang ke PUPR Jakarta bahkan sampai ke Presiden Republik Indonesia.

"Sudah tentu Pemerintah Kota Bukittinggi harus membalas surat tersebut untuk memberikan penjelasan kepada PUPR Jakarta maupun kepada Presiden Republik Indonesia tentang permasalahannya. "Kami diadukan kemana-mana, Kemen-PUPR, ke Presiden, penegak hukum, ke Pengadilan Tatanegara," ungkapnya.

Menurutnya, Kelompok kecil ini mengatakan tanah Pasa Ateh, adalah tanah milik 40 Nagari Agam bukan tanah orang Kurai. Logikanya apakah mungkin di Tanah Kurai ini adapula tanah orang lain, sementara Kurai ini sebuah nagari.

Sementara seluruh Bukittinggi ini milik orang Kurai Limo Jorong hal ini tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan sekarang secara keseluruhannya menjadi Kota Bukittinggi, mengenai berdirinya Pasa Ateh ditanah urang Kurai tentu ada sejarahnya.

Pada tahun 1820 Belanda kantornya di Padang mengundang Niniak Mamak Pucuak Bulek Urang Kurai ke Padang, tujuannya Belanda mengundang untuk meminjam Bukik Kandang Kabau akan dijadikan pasar rakyat waktu itu.

"Pertanyaannya kenapa Urang Kurai yang diundang? karena Belanda tahu pemilik dari Bukik Kandang Kabau itu Urang Kurai, kenapa tidak 40 nagari yang diundang oleh Belanda?," kata Ramlan.

Setelah ada kesepakatan Niniak Mamak Kurai dengan Belanda Bukik Kandang Kabau dijadikan pasat, maka pada 1856 dibangunlah pasar, pekerjanya diambil orang-orang dari Agam. Timbul lagi pertanyaan kenapa Urang Kurai tidak ikut berkerja? pada waktu itu Belanda menghargai Urang Kurai sebagai pemilik tanah Bukik Kandang Kabau.

"Selesai pasar dibangun, orang Agam memprotes kenapa tidak mendapat uang distribusi, maka dikabulkan oleh Belanda, namum yang lebih besar dapat adalah Urang Kurai sebagai pemilik tanah, walaupun pasar waktu itu dibangun dengan kayu, itulah sejarah singkat," ujarnya.

Kembali kepersoalan gugatan sebahagian kecil pedagang, Besok "Kami dipanggil ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Padang, untuk menerangkan tentang status tanah Pasa Ateh, dan di Sertifikatnya tanah pasa Ateh oleh Sekretaris Daerah Bukittinggi". Seluruh tanah pemerintah yang mengajukan untuk di sertifikatkan hanya bisa dilakukan oleh Sekda, hal ini terkait jabatan.

Lanjut Ramlan, bahwa dulu adalah wilayah Sumatera Tengah, ibukotanya Bukittinggi. Kemudian keluar Undang-Undang Presiden pertama pembentukan kota besar, 1. Bukittinggi, 2 Padang dan 3. Jambi. Seluruh barang bergerak maupun tidak bergerak aset Kota Besar Bukittinggi diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi, termasuk pegawai, dan utang piutang, hal yang sama juga berlaku kepada Kota Besar Padang dan Jambi.

Ramlan, menambahkan jadi Walikota adalah pengabdian, kalau mau kaya jadi pengusaha jangan jadi Walikota. "Saya ingatkan kepada seluruh staf agar berkerja sesuai aturan, kalau macam-macam dipastikan akan ditunggu hotel prodeo, agar semua itu tidak terjadi dalam bekerja, agar melaksanakan pekerjaan sesuai aturan," pungkasnya. (Ed)


Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Kang Rie)

facebook twitter whatsapp linkedin pinteret email

REKOMENDASI
Selengkapnya

TERPOPULER

FOLLOW US
Redaksi Disclaimer Karir Info Iklan Logo Kontak Pedoman Media Siber