× Home Terkini Hot Topic Terpopuler Kategori Tag Berita Foto Video

DPRD Bukittinggi Gelar Paripurna Paripurna Kedua Penyampaian Pandangan Umum Fraksi

Rabu, 22 Juli 2020
DPRD Bukittinggi Gelar Paripurna Paripurna Kedua Penyampaian Pandangan Umum Fraksi
Rapat paripurna pandangan umum fraksi

BUKITTINGGI -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi kembali menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terkait dua ranperda yang disampaikan Wali Kota Bukittinggi kemarin.

Rapat Paripurna ini mengagendakan, pemandangan umum fraksi atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 dan ranperda transportasi darat, dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Selasa (21/7/2020 ).

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Herman Sofyan menjelaskan, pada rapat paripurna ini, setiap fraksi di DPRD menyampaikan pemandangan umum terkait ranperda pertanggung -jawaban pelaksanaan APBD 2019 dan ranperda transportasi darat, yang sebelumnya dihantarkan Walikota. Dimana secara garis besar, setiap fraksi mempertanyakan besaran Silpa yang cukup besar di tahun 2019.

"Kita melihat dari hantaran Wako sebelumnya, Silpa pada APBD 2019 mencapai Rp114 milyar lebih. Ini angka yang cukup tinggi. Sehingga masing-masing fraksi mempertanyakan hal tersebut agar dijawab oleh Wali Kota," ungkap Herman Sofyan.

Selain itu, fraksi di DPRD juga mempertanyakan tentang kendala dan penyebab tidak tercapainya realisasi target belanja daerah pada belanja barang dan jasa. Fraksi di DPRD juga mempertanyakan capaian serapan anggaran yang hanya mencapai 80,46 persen atau anggaran belanja yang tidak terserap sebesar Rp 173 milyar lebih.

Seperti yang disampaikan fraksi Nasdem PKB yang menyayangkan ketika musrenbang di kelurahan dan kecamatan pemerintah memberikan batasan ketat, termasuk Pokok Pikirkan(Pokir) DPRD bahkan program prioritas OPD juga dibatasi.

"Kami dari Nasdem-PKB mohon penjelasan terkait anggaran yang tidak terserap setiap tahun hingga Rp 100 milyar. Kenapa hal ini bisa terjadi berulang-ulang setiap tahun," ujar Asril.

Sementara terkait ranperda transportasi daerah, pada umumnya setiap fraksi di DPRD, mengapresiasi hantaran ranperda itu. dengan adanya ranperda itu, akan ada regulasi khusus yang mengatur tentang transportasi darat dan permasalahan yang timbul dari pertumbuhan transportasi dapat diatasi dengan baik.

Dijadwalkan, pertanyaan dari pemandangan umum ftaksi di DPRD itu, akan dijawab oleh Wako pada paripurna berikutnya. (Ed)


Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Kang Rie)

facebook twitter whatsapp linkedin pinteret email

REKOMENDASI
Selengkapnya

TERPOPULER

FOLLOW US
Redaksi Disclaimer Karir Info Iklan Logo Kontak Pedoman Media Siber