× Home Terkini Hot Topic Terpopuler Kategori Tag Berita Foto Video

Ninik Mamak Sumpur Kudus Geram Ribuan Hektar Hutan Gundul

Senin, 03 Agustus 2020
Ninik Mamak Sumpur Kudus Geram Ribuan Hektar Hutan Gundul
Hutan lisun yang gundul akibat penebangan hutan (foto: dok. istimewa)

SIJUNJUNG -- Ribuan hektar hutan Lisun di kecamatan Kamang Baru, Sijunjung dan kecamatan Sumpur Kudus kabupaten Sujunjung kini jadi gundul. Ribuan kubik kayu gelondongan dan balok pecahan keluar setiap minggunya. Menyikapi itu ninik mamak se-kecamatan Sumpur, melayangkan surat kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, terkait pencabutan Izin penebangan Hutan yang diberikan kepada PT. Multi Karya Prima Lisun

ketua KSU Ranah Lisun Sumpur, Afridas Dt. Bagindo Tan Ameh, mengatakan, "Gundulnya hutan ulayat ninik mamak nagari Padang Tarok, ninik mamak Silukah Durian Gadang dan ninik mamak di kecamatan Sumpur Kudus itu, akibat pemerintah tidak mengindahkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 tahun 1912 tentang hutan adat, sehingga ninik mamak di Minang Kabau tidak bisa mencegahnya. Melainkan hanya gigit jari," tutur Afridas, Senin, (3/8/2020).

Kendatipun begitu, tuturnya, KSU Ranah Lisun yang diberi kuasa oleh ninik mamak se-kecamatan Sumpur, melalui kuasa hukumnya Dedy Cahyadi Ninggrat SH, telah memasukan surat kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, agar dapat mencabut Izin penebangan Hutan yang diberikan kepada PT. Multi Karya Prima Lisun pada bulan Juni yang lalu.

Disamping itu, dalam waktu dekat juga akan dimasukan gugatan Perdata kepada Pengadilan negeri Muaro Sijunjung, tentang kerugian meteril yang dilakukan PT. MKPL terhadap nagari dan ninik mamak yang punya ulayat Hutan Lisun tersebut, terutama 4 nagari di kecamatan Sumpur Kudus. "Karena sejak beroperasinya mulai tahun 2013 sampai kini, telah banyak merugikan nagari dan ninik mamak," ujarnya.

Ketua LKAAM Kabupaten Sijunjung, Epi Radisman Dt. Paduko Alam, menyesalkan pembabatan hutan adat itu oleh PT. MKPL dengan mengantongi Izin dari pemerintah pusat. Tapi, tanpa adanya memberi mamfaat kepada nagari dan ninik mamak yang punya ulayat. Padahal tentang hutan adat sudah ada keputusan MK No. 35 tahun 2012 yang mengembalikan penguasaan dan pengelolaan hutan adat itu kepada ninik mamak. (Rs)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Kang Rie)

facebook twitter whatsapp linkedin pinteret email
REKOMENDASI
Selengkapnya

FOLLOW US
Redaksi Disclaimer Karir Info Iklan Logo Kontak Pedoman Media Siber