× Home Terkini Hot Topic Terpopuler Kategori Tag Berita Foto Video

Opini: Pembelajaran dari Peristiwa Demonstrasi Mahasiswa UNAS

Rabu, 05 Agustus 2020
Opini: Pembelajaran dari Peristiwa Demonstrasi Mahasiswa UNAS
Fachri Rahmad Aulia.

Oleh : Fachri Rahmad Aulia

Munculnya peristiwa drop out (DO) dan sanksi skorsing yang dilakukan oleh Pihak Kampus Universitas Nasional (UNAS) Jakarta kepada beberapa mahasiswanya menjadi perhatian baru bagi publik terhadap dunia pendidikan. Universitas Nasional menjatuhkan sanksi skors hingga drop out terhadap tujuh mahasiswanya yang terlibat dalam aksi demonstrasi yang digelar di kampus terkait perihal menuntut penurunan uang kuliah. Sanksi DO diberikan kepada dua mahasiswa atas nama Wahyu Krisna Aji dan Deodatus Sunda. Satu mahasiswa atas nama Alan, dihukum skors enam bulan. Sementara empat mahasiswa lain yakni, Thariza, Octavianti, Immanuelsa, dan Zaman mendapat peringatan keras.(m.cnnindonesia.com/10/07/2020).




Menyikapi kasus ini kita sebagai masyarakat yang cerdas harus berfikir rasional dalam mengambil sikap. Perlu untuk melakukan penelusuran lebih jauh tentang apa penyebab Kampus Unas memberikan sanksi DO dan skors kepada mahasiswa tersebut. Banyak dari masyarakat awam yang menjustifikasi kalau pihak kampus Unas bertindak secara tirani terhadap mahasiswanya. Ada beberapa penyebab pelanggaran yang dilakukan mahasiswa Unas dalam hal menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut pemotongan uang kuliah tunggal (UKT). Diantaranya melakukan pelanggaran terhadap regulasi dan nilai-nilai normatif yang berlaku dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Melanggar Regulasi Kampus dan Norma Kemasyarakatan

Secara Regulatif aksi demonstrasi menuntut keringanan UKT yang dilakukan oleh mahasiswa Unas ini, memang terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang membuat aksi demonstrasi mahasiswa tersebut menjadi chaos. Kepala Biro Humas Unas, Marsudi mengatakan adanya tudingan propaganda hoax yang dilontarkan oleh mahasiswa Unas kepada pihak kampus. Tudingan itu menyatakan bahwa Pimpinan Unas dan jajaran tinggi lainnya telah melakukan pemotongan gaji karyawan dan melakukan perbuatan korupsi. Ironinya tudingan yang dilontarkan oleh mahasiswa ini tidak disertai dengan bukti faktual, sehingga membuat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Unas ini bermuara ke aksi penyebaran unsur-unsur informasi hoax.

Tentu saja cara seperti ini menciderai aksi gerakan mahasiswa Unas tersebut terkait perihal menuntut keringanan UKT. Fatalnya tudingan yang tidak teruji faktanya ini melanggar aturan dalam penggunaan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 (UU ITE). Dapat dikatakan bahwa aksi demonstrasi ini telah melanggar aturan secara konstitusional. Tidak hanya itu, adanya tindakan anarkis dan vandalisme yang dilakukan oleh mahasiswa Unas seperti merusak mobil dosen malah membuat keadaan menjadi lebih parah lagi. Tindakan merusak mobil dosen ini dinilai dapat menambah sanksi hukum yang diterima oleh mahasiswa Unas tersebut. Salah satunya adalah melanggar aturan tentang tata tertib kampus, seperti yang tertuang dalam SK Nomor 112/2014 tentang tata tertib di Unas.




Tidak hanya melanggar regulasi di kampus tetapi juga melanggar regulasi secara konstitusional lainnya seperti yang termuat dalam Pasal 170 KUHP tentang pidana tindakan penggunaan kekerasan terhadap barang. Dari aspek normatif tindakan anarkisme dan vandalisme ini juga telah mencemari nilai-nilai keharusan untuk berperilaku baik bagi setiap manusia dalam berkehidupan. Dikhawatirkan masyarakat akan berpersepsi buruk terhadap mahasiswa Unas, dan akan melabeli mahasiswa Unas sebagai mahasiswa yang tidak beretika. Hal ini dikarenakan oleh adanya perilaku perusakan mobil dosen yang dilakukan oleh oknum mahasiswa Unas itu sendiri.

Keblunderan Pihak Kampus

Sikap pihak kampus Unas dalam merespons aksi demonstrasi mahasiswa ini dinilai sangat blunder sekali. Pertama adanya unsur intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh pihak kampus kepada mahasiswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi tersebut. Statement ini disampaikan langsung oleh Krisna mahasiswa Unas saat mengadakan pertemuan dengan pihak kampus bersama 27 mahasiswa lainnya yang ikut serta dalam demonstrasi itu. Pejabat kampus meminta mahasiswa mengakui kesalahan dan tidak mengulangi aksi demonstrasi itu lagi, termasuk untuk tidak melakukan kampanye hoaxs lewat media sosial. Pihak kampus akan mengancam dan mengkriminalisasi mahasiswa tersebut atas melakukan pelanggaran terhadap UU ITE.

Adanya intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh pihak kampus UNAS ini kepada mahasiswanya guna untuk meredam aksi demonstrasi bukanlah sebuah cara solutif yang harus dilakukan. Pihak Kampus seharusnya mengadakan pertemuan itu guna untuk melakukan konsolidasi dengan mahasiswa, bukan malah memberikan ancaman kepada mahasiswa. Mahasiswa akan menganggap kampus sebagai leviathan, sehingga dapat membuat mahasiswa menjadi takut untuk menyuarakan aspirasinya untuk kedepannya. Secara tidak disadari tindakan yang dilakukan oleh pihak kampus ini telah menciderai esensi dari nilai-nilai demokrasi terkait perihal kebebasan dalam menyampaikan pendapat.




Kedua, adanya kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak kampus Unas terhadap mahasiswanya. Pihak kampus Unas melaporkan mahasiswanya yang melakukan perusakan terhadap mobil dosen kepada aparat kepolisian. Secara konstitusional, tindakan pihak kampus ini memang rasional, namun tindakan ini dapat mencemari esensi kampus sebagai lembaga pendidikan. Seharusnya Pejabat kampus melakukan konsolidasi dengan oknum mahasiswa yang merusak mobil dosen tersebut serta melibatkan dosen sebagai korban dari aksi vandalisme dan civitas akademisi lainnya. Menyelesaikan masalah dengan prinsip musyawarah untuk mufakat merupakan win solution yang ampuh dalam mengatasi suatu persoalan.

Saya memandang aksi anarkis dan vandalisme yang dilakukan oleh mahasiswa ini adalah momentum yang tepat bagi akademisi kampus untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan akhlak dan moral bagi mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk membentuk akhlak dan moral mahasiswa yang berbudi pekerti. Bukan malah melakukan kriminalisasi terhadap mahasiswa dengan cara melaporkan mahasiswa ke aparat penegak hukum. Apabila oknum mahasiswa pelaku aksi vandalisme tadi telah diberikan peluruhan tentang pendidikan etika dan moral, niscaya mahasiswa tersebut tidak akan mengulangi lagi perbuatan nirmoral seperti itu lagi. Sehingga potensi konflik vertikal secara berkesinambungan antara mahasiswa dengan pihak kampus tidak terjadi. (*)

/* Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas, Email: rahmadfachri24@gmail.com

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri

facebook twitter whatsapp linkedin pinteret email
polling cagub sumbar
REKOMENDASI
Selengkapnya

FOLLOW US
Redaksi Disclaimer Karir Info Iklan Logo Kontak Pedoman Media Siber