× Home Terkini Hot Topic Terpopuler Kategori Tag Berita Foto Video

DPRD Tetapkan Perubahan Promperda Kota Padang Panjang Tahun 2020

Selasa, 08 September 2020
DPRD Tetapkan Perubahan Promperda Kota Padang Panjang Tahun 2020
Walikota Fadly Amran BBA Datuak Paduko Malano (foto: dok. ist)

PARLEMENTARIA DPRD PADANG PANJANG -- Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kota Padangpanjang, menetapkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Promperda) Kota Padangpanjang bersamaan Penyampaian Nota penjelasan Walikota Padangpanjang terhadap KUA-PPAS APBD Kota Padangpanjang Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan KUA-PPAS Kota Padangpanjang Tahun Anggaran 2020, pada rapat Paripurna DPRD Kota Padangpanjang, Senin (7/9/2020).

Rapat paripurna itu dihadiri Wali Kota dan Wakil Walikota Padangpanjang, Wakil Ketua dan Rekan-rekan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang, Unsur Forkompimda Kota Padang Panjang, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, dan Secata B Rindam I Bukit Barisan, KomandanBatalyon-B Pelopor Brimob Polda Sumbar di Padang Panjang, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli, Para Asisten, Inspektur, Kepala Dinas /Badan/Kantor/Bagian se Kota Padang Panjang; Pimpinan Bank, BUMN/BUMD dan Kepala Instansi Vertikal se Kota Padang Panjang, Ketua KPU dan Bawaslu Kota Padang Panjang, Camat dan Lurah se Kota Padang Panjang, serta Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi DPRD Kota Padang Panjang.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Padangpanjang, Mardiansyah, mengatakan, berdasarkan Pasal 3 Peraturan DPRD Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang Panjang, salah satu fungsi DPRD adalah Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan dengan cara menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama Walikota.

Berkaitan dengan itu, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani Bidang Legislasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan telah disampaikannya Surat Walikota Padang Panjang Nomor: 188/19/Hukum-PP/VII-2020, tanggal 14 Juli2020 perihal: Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Bapemperda DPRD Kota Padang Panjang telah berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setdako Padang Panjang selaku Tim penyusun Ranperda Pemerintah Daerah dan telah membahasnya dengan OPD pemrakarsa Ranperda Tahun 2020 pada tanggal 27 Juli 2020.

Selanjutnya, kata Mardiansyah, sehubungan dengan telah disampaikannya surat Walikota Padang Panjang Nomor: 900/305/BPKD-PP/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, Hal: Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2021 dan surat Walikota Padang Panjang Nomor: 900/341/BPKD-PP/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal: Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Rancangan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2020.

Rapat itu dilanjutkan dengan pembacaan surat-surat masuk yang dibacakan Sekretaris Dewan serta pembacaan Laporan Hasil Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Padang Panjang oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Padang Panjang, serta pembacaan Keputusan DPRD Kota Padang Panjang tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 oleh Sekretaris DPRD Kota Padang Panjang.

Usai penyampaikan Ketua DPRD, dilanjutkan sambutan Walikota Padang Panjang terhadap Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah, sekaligus Penyampaian Nota Penjelasan Walikota atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 dan sekaligus Penyampaian Nota Penjelasan Walikota atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.

Ditambahkan Ketua DPRD, setelah Rapat Paripurna acara dilanjutkan dengan Rapat Pembahasan terhadap Kebijakan Umum Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD KotaPadang Panjang Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020. (Edi Fatra)


Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Kang Rie)

facebook twitter whatsapp linkedin pinteret email
polling cagub sumbar
REKOMENDASI
Selengkapnya

FOLLOW US
Redaksi Disclaimer Karir Info Iklan Logo Kontak Pedoman Media Siber