× Home Terkini Hot Topic Terpopuler Kategori Tag Berita Foto Video

Warning Amnesty Internasional untuk Pemerintah: Penolak Vaksin tidak Boleh Dipidana!

Rabu, 13 Januari 2021
Warning Amnesty Internasional untuk Pemerintah: Penolak Vaksin tidak Boleh Dipidana!
Presiden Joko Widodo disuntik vaksin Sinovac, Rabu (13/1/2021) (Foto: Dok. Istimewa)

MINANGKABAUNEWS, NASIONAL -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan, pemerintah tak bisa memidanakan siapa pun yang menolak menerima vaksin. Usman menyayangkan jika ada pemerintah daerah memberlakukan sanksi pada penolak vaksin Covid-19.

Usman menegaskan, Hak Asasi Manusia (HAM) menjunjung tinggi manusia. Siapa pun berhak memilih tindakan medis sesuai keinginannya.

"Dalam perspektif HAM, hal (vaksinasi) itu harus dilakukan berdasarkan kesukarelaan dari masyarakat di mana pun dan kapan pun. Apabila ada yang menolak, negara tidak boleh memidanakan, apalagi dengan pidana penjara," kata Usman, Rabu (13/1/2021).

Usman mengapresiasi langkah pelaksanaan vaksin Covid-19 untuk tujuan kesehatan masyarakat, terutama agar terhindar dari infeksi virus yang mematikan. Namun, ia menyarankan, pemerintah perlu membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan secara lebih serius di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan pemerintah.

"Kesadaran itu akan menjadi tumpuan bagi suksesnya pelaksanaan pemberian vaksin," ujar Usman.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX sekaligus politisi PDIP Ribka Tjiptaning Tyas mengeklaim menjadi penolak pertama vaksin Covid-19. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang satu partai dengan Ribka akan menerima suntikan vaksin Sinovac pada Rabu (13/1).

Ribka menyatakan, pemberian vaksin pada seseorang tak bisa dipaksakan. Menurutnya, hal itu bisa saja melanggar HAM.

"Jangan main-main, saya yang pertama bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa ya pelanggaran HAM. Enggak boleh maksa begitu, makanya saya tanya (vaksin) ini yang katanya mau digratiskan?" kata Ribka dalam Raker dan RDP di Komisi IX DPR pada Selasa (12/1).

Ribka menjelaskan sikap penolakannya muncul setelah mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga. Selain itu, ia memantau sebagian vaksin yang pernah diterima Indonesia justru memperburuk keadaan.

"Vaksin untuk antipolio malah lumpuh layu di Sukabumi, terus antikaki gajah di Majalaya mati 12 (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ungkap Ribka.

Presiden Jokowi resmi menjadi orang Indonesia pertama yang menjalani program vaksinasi Covid-19 resmi dari pemerintah. Presiden disuntikkan Coronavac, vaksin produksi Sinovac, tepat pukul 09.42 WIB di Istana Merdeka, Rabu (13/1).

"Pagi ini saya memulai ikhtiar besar sebagai warga negara Indonesia untuk terbebas dari pandemi ini dengan menerima vaksin Covid-19," kata Jokowi melalui unggahan di media sosialnya.

Mekanisme vaksinasi sendiri dilakukan dalam empat tahap, yakni pertama klarifikasi data penerima. Kedua, penerima vaksin menjalani pengecekan tekanan darah dan klarifikasi kesehatan. Ketiga, penyuntikan vaksin dilakukan oleh tim dokter kepresidenan. Keempat, penerima vaksin mendapat kartu tanda suntik.

Dalam pemeriksaan kesehatan, Presiden Jokowi diketahui memiliki tekanan darah 130/67 mmHg yang diartikan sehat dan fit. Sejumlah pertanyaan juga diajukan kepada Presiden Jokowi, seperti apakah pernah terkonfirmasi menderita Covid-19, apakah memiliki gejala batuk dalam tujuh hari terakhir, dan apakah ada riwayat komorbid, seperti penyakit jantung, ginjal, serta diabetes. Semua pertanyaan tersebut dijawab "tidak" oleh Presiden Jokowi.

"Lalu lengan baju kiri saya disingkapkan. Dan vaksin pun disuntikkan," kata presiden. (Rep)


Editor/Sumber: Rahmat/Republika.co.id

facebook twitter whatsapp linkedin pinteret email

REKOMENDASI
Selengkapnya

TERPOPULER

FOLLOW US
Redaksi Disclaimer Karir Info Iklan Logo Kontak Pedoman Media Siber