× Home Terkini Hot Topic Terpopuler Kategori Tag Berita Foto Video

KPK Rangkul Pemko Padang Bentuk Zona Integritas

Jumat, 12 Agustus 2011
KPK Rangkul Pemko Padang Bentuk Zona Integritas

Padang, MinangkabauNews -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemko Padang Indonesia sepakati pembentukan zona integritas Kota Padang dalam rangka cegah korupsi lewat perbaikan layanan publik.

Kesepakatan tersebut disampaikan Pemko Padang diwakili Wakil Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, Sp, kepada Wakil Ketua KPK Moch. Jasin, pada seminar sehari membahas pencegahan korupsi, di Pangeran Beach Hotel Padang. Dihadiri seluruh SKPD di lingkungan Pemko Padang.

Pemateri dalam seminar itu Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Prof. Saldi Isra dan dari KPK.
Mewujudkan zona integritas atau kawasan integritas pada lingkup pelayanan publik merupakan salah satu fokus kegiatan pada lingkup pencegahan. Seperti tercantum dalam strategi nasional pemberantasan korupsi 2010 2015.

Pada pelaksanaannya zona integritas terdiri dari tiga pilar pemberantasan korupsi yang fondasinya dibangun melalui pendekatan pendidikan antikorupsi, perbaikan layanan publik, dan pembentukan komunitas antikorupsi. Implementasi zona integritas merupakan wilayah terkecil dari island of integrity yang menandai adanya niat dan wujud nyata perubahan, ujar Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, kemarin.

Sebelum pembentukan zona integritas pihak KPK telah melakukan sejumlah rangkaian kegiatan dan diskusi dengan para SKPD di Padang, berupa survey, diskusi, monitoring, evaluasi dan perumusan rencana aksi dan tindak lanjut implementasi zona integritas di Kota Padang.

Menurut Wawako padang H. Mahyeldi Ansharullah Pemko Padang menerapkan 11 prioritas utama pelayanan publik. Yaitu layanan administrasi kependudukan, layanan kepolisian, seperti SIM, STNK, BPKB. Selain itu layanan perindustrian perdagangan dan koperasi, layanan cukai dan pajak, layanan kesehatan, layanan imigrasi, layanan perhubungan, layanan ketenagakerjaan, layanan pertanahan dan permukiman, layanan pendidikan dan layanan penanaman modal. Semuanya dilakukan sesuai standard an transparansi.

Ada pula tiga fokus prioritas dalam meningkatkan pelayanan publik di Padang, meliputi kelembagaan, SDM aparatur dan penyusunan system dan mekanisme. Yaitu penetapan alur dan prosedur, penetapan standar pelayanan dan penetapan SOP.

Yang sudah dilakukan Pemko Padang, antara lain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pendelegasian wewenang kepada camat dan lurah untuk menertibkan izin Mendirikan bangunan (luas tertentu). Membentuk Kantor Layanan terpadu, menetapkan Perda No.29 Tahun 2009 tentang insentif dan kemudahan berinvestasi di Kota Padang. Program KTP dan akte kelahiran gratis, dan program penerimaan siswa baru (PSB) online sejak tahun 2007, ujar Kabid Humas Pemko Padang Richard.

Editor/Sumber:

facebook twitter whatsapp linkedin pinteret email
REKOMENDASI
Selengkapnya

TERPOPULER
FOLLOW US
Redaksi Disclaimer Karir Info Iklan Logo Kontak Pedoman Media Siber